Page 80 - Masalah Pertanahan di Indonesia
P. 80

2.  Penelitian

                1.  Mengadakan penelitian mengenai hukum tanah yang pemah
                     berlaku di Indonesia, meliputi:
                     (1)   Penelitian tentang hak milik menurut hukum adat yang
                         mencakup aspek-aspek terjadinya, materi, hapusnya dan lain-
                         lain hak tersebut yang digunakan untuk menyusun undang-
                         undang tentang hak milik menurut UUPA.

                     (2)   Penelitian tentang Lembaga hukum menurut Perdata Barat
                         yang tidak dikenal di dalam hukum adat.
                     (3)  Penelitian tentang  hipotik,  ikatan  kredit  (credietverband),
                         fidusier yang dibebankan pada hak-hak atas tanah.
                     (4)   Penelitian tentang usaha untuk merealisir batas minimum
                         pemilikan tanah pertanian.

                     (5)   Penelitian tentang kemungkinan-kemungkinan diadakannya
                         pemetaan kembali tanah, baik dari segi Tata Guna Tanah, luas
                         pemilikan dan perkaplingan persil.
                2.  Penelitian tentang penguasaan tanah pertanian, mencakup:
                     (1)  Penelitian mengenai cara dan bentuk penguasaan tanah
                         pertanian (termasuk tambak ikan dan garam) oleh  WNI
                         keturunan asing di daerah padat dan daerah-daerah subur
                         untuk tanaman tertentu dan usaha-usaha pencegahannya.

                     (2)   Penelitian mengenai cara, bentuk dan luas penguasaan tanah-
                         tanah perkebunan dan kebutuhan oleh orang-orang yang
                         tidak mempunyai hak, cara pencegahan dan usaha-usaha
                         pemecahannya.
                     (3)   Dengan adanya kenyataan masih banyaknya terjadi keadaan
                         serta perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan-
                         ketentuan perundangan pertanahan yang berlaku, yang
                         berpengaruh pada pembangunan pengairan maka dipandang
                         perlu diadakan pengkajian mengenai:






                                            45
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85