Page 75 - Masalah Pertanahan di Indonesia

IV. SARAN-SARAN KEBIJAKSANAAN

A. JANGKA PENDEK

1. Operasional
1. Diperlukan wajib daftar di Kantor Sub-Direktorat Agraria semua
pemilikan tanah dengan prioritas di daerah-daerah tertentu yang
mempunyai program intensifikasi, daerah-daerah pembukaan
baru dan daerah-daerah pengembangan yang akan dibuka di
waktu dekat. Hal ini perlu dilakukan segera atas pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut:
(1) Untuk jaminan dalam mendapatkan kredit dalam program
Bimas atau KIK untuk tanaman padi, tebu, tambak ikan, dan
garam, pencetakan sawah dan lain-lain.

(2) Untuk legalisasi pemilikan tanah menurut UUPA sehingga
dapat mencegah penyelundupan hukum seperti absentee,
pemilikan melebihi maksimum, jual beli dibawah tangan dan
sebagainya.
2. Kewajiban agar transaksi jual-beli dilakukan menurut prosedur
yang telah ditetapkan, dengan sanksi akan batal dengan sendirinya
menurut hukum bagi mereka yang melanggar.
3. Ditetapkan batas waktu tertentu bagi pendaftaran tanah milik asal
konversi tanah adat.

4. Larangan terhadap pemberian surat kuasa mutlak yang tidak dapat
ditarik kembali dan tanpa batas waktu berlakunya.
5. Larangan terhadap memecah pipil/patok pajak/letter C yang
dikeluarkan oleh Kantor IPEDA/IREDA dengan alasan jual beli/
hibah/tukar menukar, kecuali bila dapat dibuktikan dengan akte
PPAT yang sah.
6. Penegasan dari Pemerintah bahwa UU 56 Prp. 1960 dan PP No.
224 Tahun 1961 masih tetap sesuai dengan Peraturan Perundangan
yang berlaku, bagi mereka yang melanggar.

40