Page 71 - Masalah Pertanahan di Indonesia

− peningkatan pengelolaan dan pembagian air irigasi pada tingkat Usaha
Tani;

− usaha-usaha pengamanan terhadap bencana banjir; hanya akan dapat
mencapai manfaat serta mencapai sasaran secara optimal, jika aspek
pengaturan kembali masalah pertanahan seperti tersebut diatas merupakan
suatu unsur pula dalam “satu paket” bersama unsur-unsur lain.

Memupuk perasaan ikut serta (sense of participation), perasaan ikut
mempunyai (sense of belonging) dan perasaan ikut bertanggung jawab
(sense of responsibility), yang akan merupakan landasan yang penting dalam
meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi serta pengaturan pembagian air
irigasi, terutama pada tingkat usaha tani, sangat erat hubungannya dengan:
“kaitan antara petani yang menggarap sawah dengan statusnya dalam
hubungan dengan tanah yang digarapnya”.

F. RENCANA PENGGUNAAN TANAH
Banyak masalah pertanahan yang diduga timbulnya karena belum adanya
Rencana Penggunaan Tanah dalam pengertian “Marcho Land Use Planning”.
Setelah dikaji dengan konsepsi Departemen Dalam Negeri mengenai
“Prosedur Perencanaan Tata Guna Tanah” temyata bukan demikian letak
permasalahannya. Pasal 14 UUPA yang menyebutkan bahwa “Pemerintah
membuat suatu Rencana Umum mengenai persediaan, peruntukan, dan
penggunaan tanah”, sesuai dengan Prosedur Perencanaan Tata Guna Tanah
ialah bahwa: Pemerintah terlebih dahulu menetapkan Rencana Umum,
Rencana Regional, dan Lokal yang kemudian ditetapkan Rencana Penggunaan
Tanahnya.
Jelas bahwa rencana penggunaan tanah tidaklah berdiri sendiri melainkan
merupakan kegiatan tindak lanjut yang harus ada setelah adanya rencana lain
yang memerlukan tanah.

Untuk Negara Republik Indonesia, Rencana Umum dimuat dalam
GBHN dan REPELITA yang kemudian dijabarkan menjadi rencana-rencana
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pengertian bahwa
menurut UUPA Pasal 14 oleh sementara pihak diharapkan Pemerintah keluar
dengan suatu rencana umum persediaan, peruntukan, dan penggunaan

36