Page 72 - Masalah Pertanahan di Indonesia

tanah dalam bentuk gambar atau peta, dimana Nampak nanti tiap pulau di
Indonesia di “Zone” kan ke dalam berbagai usaha seperti zone untuk hutan
produksi, perkebunan, petemakan, persawahan, dan selanjutnya, - segala
sesuatu itu adalah hal yang tidak mungkin mengingat pertambahan jumlah
manusia profesi yang dianut serta jenis hak yang melekat pada tanah.

Hanya wilayah hutan lindung dan hutan suaka alam dapat ditetapkan
terlebih dahulu, karena sifat “fungsi lindungnya”, tetapi tidak akan ada
penetapan wilayah atau Kawasan hutan produksi.

G. KEHUTANAN
Instansi kehutanan terutama di pulau Jawa tetap mempertahankan minimum
areal Kawasan hutan sampai 30 persen luas DAS dan mengharuskan adanya
penggantian areal kehutanan yang digunakan untuk keperluan lain walaupun
hal itu praktis sudah tidak mungkin karena tidak adanya areal-areal pengganti
yang tersedia.

Batasan 30 persen dari luas DAS hanya merupakan patokan, yang belum
cukup didukung oleh dasar ilmiah. Di samping itu ditinjau dari fungsi hidrologi,
adanya areal-areal perkebunan tanaman keras di dalam suatu DAS seharusnya
ikut diperhitungkan dalam mempertahankan areal minimum tersebut.
Pemberian H.P.H. sampai seluas 60 juta Ha diperkirakan sudah meliputi
lebih dari separuh luas areal kehutanan. Disamping itu ada sinyalemen, bahwa
eksploitasi yang dilakukan tidak selektif terpusat di wilayah yang sudah dicapai
dan dekat, sehingga dikhawatirkan tidak menjamin proses regenerasi alami
dan kelestarian ekosistem. Masalah yang timbul adalah sejauh mana peraturan
eksploitasi hutan telah dan apakah mekanisme (sistem) pengawasan yang ada
dewasa ini sudah .
Di wilayah kawasan hutan sekarang ini terdapat praktik-praktik
pemberian izin usaha untuk penggunaan non kehutanan oleh instansi
kehutanan. Seyogianya areal-areal tersebut dikonversikan terlebih dahulu
dan oleh pihak Departemen Dalam Negeri disarankan agar hak tanah untuk
usahanya diberikan oleh instansi Agraria, Departemen Dalam Negeri.

Tumpangsari menyulitkan pengawasan reboisasi. Batas-batas antara areal
hutan produksi dan areal yang boleh digarap rakyat untuk tanaman pangan

37