Page 70 - Masalah Pertanahan di Indonesia

3. Pada pengembangan rawa untuk pertanian

a. Adanya pertindihan wilayah kerja proyek-proyek pengembangan
rawa dengan daerah-daerah HPH. sering menghambat pengem-
bangan rawa lebih lanjut.
b. Tanah-tanah dengan hak menurut hukum adat dapat menyulitkan
pula penempatan para transmigrasi/petani pendatang, jika pemecahan
masalah ini tidak dipersiapkan jauh sebelumnya. Masalah ini ada
kalanya terdapat juga di daerah pengembangan yang bukan rawa.

4. Aspek Pengusahaan/Penggarapan Tanah
a. Pemilikan secara guntai sering tidak memperlancar partisipasi petani
penggarap secara aktif dalam gotong-royong pada pengembangan
jaringan tersier, begitu pula dalam perawatannya dan pelaksanaan
eksploitasi air irigasi. Untuk meningkatkan partisipasi ini perlu ada
(dan dapat dilakukan dalam rangka Undang-undang dan Peraturan
Pemerintah yang ada) pengaturan-pengaturan lebih lanjut.
b. Pemilikan dan penguasaan atas tanah oleh orang-orang yang merasa
kuat sering mengganggu pola pengelolaan air irigasi (terutama pada
tingkat usaha tani Satu sama lain itu disebabkan oleh perasaan tidak
terikat pada norma-norma dan konsensus yang berlaku setempat.

c. Sistem bagi hasil yang biasanya tidak menguntungkan petani
penggarap menyebabkan kurang meningkatkan hasil (yield)
per hektar. meskipun telah diadakan perbaikan atau bahkan
peningkatan Jaringan irigasi.
Panca Usaha (dimana peningkatan penyediaan dan pengaturan air
irigasi merupakan salah satu unsur) yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk
meningkatkan produksi padi, tidak akan mencapai tujuan dan maksud secara
optimal, jika tidak diikuti dan ditunjang oleh penertiban serta peningkatan
pelaksanaan peraturan-peraturan (pemilikan, penguasaan, dan penggarapan
tanah).

Unsur “Air ” dalam rangka Panca Usaha yang berupa :
− peningkatan pendayagunaan dan perawatan eksploitasi dan pemeliharaan
jaringan irigasi;

35