Page 68 - Masalah Pertanahan di Indonesia

Timur, Bali, NTB. dan Sulawesi Selatan. Dengan adanya penyelundupan
nener ke Taiwan akhir-akhir ini persediaan dan distribusi nener dapat menjadi
kacau. Aceh yang mempunyai surplus nener mampu mengirim ke Jawa, tapi
sampai sekarang hampir tak ada pengiriman. Kegawatan persediaan nener ini
dapat memuncak kalau terjadi perdagangan nener dengan pasar monopoli atau
oligopoli dengan perjanjian. Persediaan nener juga diragukan kelestariannya
dengan adanya penangkapan ikan dengan dinamit, pencemaran pantai oleh
limbah dari industri, tertangkapnya bandeng induk di laut dan habisnya hutan
bakau.

Untuk dapat membangun daerah pertambakan pada waktu yang akan
datang diperlukan tenaga penyuluh budidaya tambak yang banyak, yang
cukup perlengkapannya untuk dapat mengunjungi kompleks tambak yang
terpencil, disertai dengan serangkaian penelitian-penelitian yang menunjang
dan “demonstration ponds” yang baik pengelolaan dan pembiayaannya.

E. PENGAIRAN
Pola pemilikan dan penguasaan tanah yang tidak serasi tidak menunjang
secara optimal usaha-usaha pengembangan irigasi pada khususnya dan
pelaksanaan proyek-proyek pengairan pada umumnya (meskipun Pemerintah
tetap menyediakan biaya yang cukup besar untuk usaha-usaha tersebut). Hal
itu terjadi dalam hal para petani penggarap di satu pihak pada umumnya
memiliki tanah yang sempit dan sering tidak mempunyai dokumen-dokumen
atas tanah yang cukup mantap, dan di lain pihak adanya akumulasi dan
pemusatan pemilikan dan penguasaan tanah yang bertentangan dengan
peraturan perundangan pada mereka yang merasa lebih kuat dan sering tidak
tinggal di desa yang bersangkutan. Pengaruh negatif itu dapat diketemukan
antara lain pada beberapa aspek sebagai berikut:

1. Pada pelaksanaan pembebasan tanah untuk proyek-proyek pengairan
a. Pemilikan secara guntai menyebabkan pembayaran ganti rugi
membutuhkan waktu lebih lama;
b. Adanya jual beli dibawah tangan dan tidak didaftarkan, menye-
babkan tidak diketahuinya status tanah yang jelas, sehingga
mempersulit dan memperpanjang pekerjaan pembebasan tanah.

33