Page 77 - Masalah Pertanahan di Indonesia

keperluan-keperluan non-pertanian yang mengakibatkan investasi
pemerintah yang berupa prasarana irigasi menjadi kurang berguna
atau kurang mencapai sasaran, maka perlu ditetapkan rencana tata-
guna tanah, terutama tataguna tanah pertanian yang disesuaikan
dengan program-program pengairan.

20. Peraturan tentang penanganan masalah penggunaan tanah
Kehutanan untuk prasarana pengairan khususnya yang mempunyai
fungsi lindung terhadap tanah dan air serta pekerjaan-pekerjaan
yang menunjangnya.
21. Pemberian hak atas tanah untuk tambak hendaknya dilaksanakan
setelah diminta nasehat ahli pada Dinas Perikanan. Kantor Ipeda
sebaiknya jangan secara remeh memberikan surat tanda Ipeda
tanah, karena petambak merasa mempunyai hak atas tanahnya.

22. Tanah timbulnya harus diatur penggunaannya supaya sesuai dengan
keadaannya dan tidak terjadi sengketa di kemudian hari.
23. Greenbelt Kehutanan sebaiknya dipertahankan atau dibuat. Di
daerah dimana greenbelt tidak mungkin dibuat, diganti dengan
koridor bakau dan penghijauan kompleks tambak.
24. Di beberapa daerah terjadi sengketa tentang hak atas pantai tempat
penangkapan nener. Hal ini sebaiknya diatur atau dibebaskan;
semua orang boleh menangkap.

25. Agar dipertimbangkan dan dijajaki pendirian suatu “Centre for
Land Policy” untuk melakukan penelitian, evaluasi dan latihan
di bidang pertanahan yang dapat menunjang pemerintah dalam
usaha memecahkan masalah pertanahan dalam arti luas. Seyogianya
badan ini mempunyai kedudukan interdepartemental.
2. Penelitian

1. Penelitian mengenai hambatan-hambatan terhadap proyek
pengukuran desa demi desa dalam rangka pensertifikatan tanah di
daerah-daerah pedesaan berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961.
2. Penelitian tentang batas minimum dan maksimum pemilikan dan
penguasaan tanah pertanian yang dapat menjamin kehidupan satu

42