Page 76 - Masalah Pertanahan di Indonesia
P. 76
7. Penegasan tentang struktur Panitia Landreform, Peradilan
Landreform dan Anggaran Pembiayaannya.
8. Larangan terhadap penguasaan tanah milik orang lain/negara, oleh
seseorang/badan hukum tanpa landasan hukum penguasaan yang
sah dengan ancaman hukuman.
9. Pengaturan penggunaan tanah tanpa sesuatu hak atas tanah
menurut undang-undang oleh orang lain bukan pemiliknya.
10. Larangan terhadap diadakannya sewa-menyewa tanah pertanian
kecuali yang telah diatur dengan peraturan perundangan.
11. Sementara menunggu hasil penelitian, pelaksanaan UU No. 2
Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dan No. 16 Tahun 1964
tentang perjanjian bagi hasil perikanan harus ditingkatkan.
12. Peraturan perundangan agar tanah-tanah pertanian dikuasai dan
digarap oleh pemiliknya sendiri.
13. Peraturan pelaksanaan dari pasal 15 UUPA tentang kewajiban
bagi setiap orang/badan hukum/instansi yang menguasai sesuatu
bidang tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mencegah
kerusakannya.
14. Peraturan perundangan tentang tanah terlantar/ditelantarkan.
15. Peraturan perundangan tentang perburuhan di sektor pertanian.
16. Pengaturan agar diadakan perlakuan yang sama (equal treatment)
bagi penduduk setempat dengan transmigran di daerah-daerah
transmigrasi antara lain mengenai sertifikat, kredit, irigasi dan
bimbingan petani.
17. Inpres TRI diteruskan sambil meningkatkan pembinaan pelaksa-
naannya.
18. Batas waktu pengalihan sistem sewa ke sistem TRI agar diperpanjang,
misalnya sampai akhir REPELITA III, sambil menunggu hasil-hasil
penelitian yang mendalam secara continue.
19. Agar tidak terjadi konversi penggunaan tanah-tanah pertanian
yang subur dan telah memiliki jaringan irigasi yang baik, untuk
41
