Page 83 - Masalah Pertanahan di Indonesia

I. PERUNDANG UNDANGAN PERTANAHAN MENGENAI:
PEMILIKAN, PENGUASAAN DAN PENGGARAPAN
TANAH TANAH PERTANIAN

A. KEPEMILIKAN

1. Pengertian “kepemilikan” atau “kepunyaan”
Suatu hubungan hukum antara seseorang dan suatu bidang tanah tertentu,
yang bukan kepunyaan orang lain.

2. Jenis-jenis hubungan hukumnya:
(1) hak milik

(2) hak guna usaha
(3) hak guna bangunan
(4) hak pakai atas tanah negara dengan berbagai sebutan menurut
peristilahan hukum adat setempat: bengkok, ganggam-bantuak dan lain-
lain (kepunyaan Desa).

3. Uraian mengenai “pemilikan” tanah

1. Hak Milik
a. Hak terpenuh, terkuat, bersifat turun-temurun, dapat beralih
(warisan) atau dipindahtangankan (pasal 20) dapat diwakafkan
(pasal 49), dapat dijadikan jaminan hutang dengan hak tanggungan
(ikatan hipotik atau credietverband pasal 25).
b. Hanya Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia
yang ditetapkan pemerintah dapat menjadi pemegang hak milik
(misalnya badan hukum keagamaan untuk keperluan-keperluan
yang berlangsung berhubungan dengan keagamaan (pasal 21)
sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 38/1963.
c. Mempunyai fungsi sosial

d. Penggunaan tanah milik oleh orang yang bukan pemiliknya dibatasi
dan diatur dengan Peraturan Perundangan (pasal 24, peraturan
pelaksanaan belum ada.

48