Page 86 - Masalah Pertanahan di Indonesia

− karena ditelantarkan (belum diatur).

− karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2) UUPA.
b. Tanahnya musnah

6. Pendaftaran Hak Milik
Hak milik, peralihan hak milik, hapusnya dan pembebanannya dengan
hak-hak lain, harus didaftar (di Kantor Sub Direktorat Agraria setempat)
menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat di dalam pasal 19
UUPA. Pendaftaran tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat
mengenai hapusnya peralihan dan pembebanan hak milik (pasal 23)
sudah diatur dalam PP 10/1961 (LN 1961 No. 28).
Ketentuan pendaftaran hak semacam ini beraku juga hak guna usaha,
diatur dalam pasal 32 dan untuk hak guna bangunan dalam pasal 38.

Dalam hak guna usaha/hak guna bangunan hapus haknya karena
berakhir jangka waktunya, maka pendaftaran tidak merupakan alat
hapusnya hak.
7. Pembebanan Hak milik
Hak milik dapat dibebani dengan hak guna bangunan atau hak pakai
berdasarkan atas perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah
dengan pihak yang memperoleh hak guna bangunan atau hak pakai
pasal 37 (belum ada peraturan pelaksanaan).

8. Konversi Eigendom
Hak Eigendom yang ada pada saat berlaku UU No. 5/1960 UUPA
dikonversi menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai tidak
memenuhi syarat-syarat pasal 21 UUPA.
9. Konversi Hak Milik Adat

Hak-hak yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak
milik yaitu hak-hak Agrarisch eigendom, milik, Yayasan, Andarbeni, hak
atas druwe/druwe desa, pesini, grant sultan dan sebagainya dikonversi
menjadi hak milik, (pasal II Diktum Kedua UUPA).
Peraturan Pelaksanaan dimuat dalam PMA No. 2/1962.

51