Page 85 - Masalah Pertanahan di Indonesia

4. Peralihan Hak Milik (pasal 26)

a. Peralihan hak milik (jual beli, penukaran, penghibahan pemberian
dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan
lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik) serta
pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (sudah diatur
dengan Peraturan Pemerintah No. 10/1961 Peraturan Menteri
Agraria No. 14/1961, Instruksi Menteri Dalam Negeri No.
21/1973 dan No. 27/1973).
b. Setiap peralihan hak milik atau perbuatan yang dimaksudkan
untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik
kepada orang asing atau orang yang berkewarganegaraan Indonesia
rangkap dengan asing atau bahan hukum yang tidak ditetapkan
sebagai badan hukum yang boleh mempunyai hak milik adalah
batal dengan sendirinya menurut hukum, tanahnya jatuh pada
negara, yang tidak dapat diminta kembali, hak pihak lain yang
membebaninya tetap berlangsung (Pasal 26).

Menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 setiap
perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,
memberikan sesuatu hak baru, menggadaikan tanah, meminjam
uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan
dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang ditunjuk oleh Menteri
Agraria.
Dengan Peraturan Menteri Agraria No. 10/1961 telah diatur tata
cara Penunjukan PPAT.
5. Hapusnya Hak Milik

Hak milik hapus bila:
a. Tanahnya jatuh kepada negara:
− karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 (untuk
kepentingan umum) sudah diatur dengan undang-undang
No. 20/1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 39/1973 dan
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1973.

− karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya.

50