Page 87 - Masalah Pertanahan di Indonesia

10. Setiap pemegang hak atas tanah (termasuk hak milik) wajib memelihara,
menambah kesuburan tanah dan mencegah kerusakannya (belum ada
pengaturan lebih lanjut) pasal 15 UUPA.

11. Pengawasan mutasi tanah pertanian
(PMA No. 14/1961).

Pasal 26 ayat (1) UUPA menentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang
bermaksud memindahkan hak milik serta pengawasannya akan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Sebagai pelaksanaan telah dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria No.
14/1961 tentang Permohonan dan Pemberian izin Pemindahan Hak
Atas Tanah yang intinya Pemindahan hak atas tanah memerlukan izin
dari instansi pemberi izin yang berwenang (Instansi Agraria), sebelum
ada izin, pemindahan hak tersebut tidak akan didaftarkan di Seksi
Pendaftaran Tanah Subdit Agraria setempat (pasal 2 PMA No. 14/1961).
Pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar untuk memberikan
izin/menolak permohonan izin balik nama: alasan-alasan sosial ekonomis,
sosial politis dan syarat yang berhubungan dengan teknis pendaftaran
tanah. Ketentuan tersebut di atas semula berlaku untuk semua jenis
pemindahan hak atas tanah, tetapi semenjak tahun 1970 dengan
peraturan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 59/DDA/70 dinyatakan
hanya berlaku untuk pemindahan hak atas tanah-tanah pertanian tanah-
tanah Hak Guna Usaha. Hak pakai atas tanah negara jika dipindahkan
kepada orang asing atau badan hukum, tanah-tanah untuk perumahan
kalau dengan perolehan hak (pembelian, hibah) yang baru, pemohon
akan mempunyai tanah lebih dari 5 persil, dan pemindahan Hak Guna
Bangunan kepada Badan hukum.

Pengawasan pemindahan hak atas tanah pertanian dimaksudkan untuk
mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran atas Peraturan Perundangan
tentang pelaksanaan landreform.
Sebagai usaha untuk lebih memperketat bagi pengawasan mutasi tanah/
tanah pertanian telah dikeluarkan:

52