Page 91 - Masalah Pertanahan di Indonesia

(tidak dilandasi hak-hak atas tanah menurut UUPA, tetapi secara
materiil menjadi pemiliknya) sistem surat kuasa mutlak yang tidak
dapat ditarik kembali, akibatnya: terjadi akumulasi tanah di satu
tangan yang sulit dikontrol.

c. Pemilikan tanah absentee, menurut Peraturan Pemerintah No. 224
tahun 1961 pasal 3 dilarang, kecuali kecamatan yang berbatasan
atau pegawai Negeri/ABRI sampai seluas 2/5 x maksimum. Periksa
lebih lanjut PP 41/1964 tentang perubahan dan tambahan PP
224/1961 dan PP No. 4/1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian
secara Guntai Bagi Para Pensiun Pegawai Negeri. Kenyataan dalam
masyarakat, disinyalir terjadi pelanggaran dengan penyelundupan
hukum.
Caranya:

(1) Dengan Akta jual beli yang resmi (PPAT) tetapi tidak dibalik
nama. Jadi follow up jual beli yang tidak dilaksanakan. Jual beli
di bawah tangan, jual beli dimuka Lurah atau dimuka PPAT
yang tidak diikuti dengan permohonan balik nama di Kantor
Sub Direktorat Agraria setempat.
Jual beli di muka Lurah, jual beli di luar prosedur ini
dipermudah oleh kenyataan masih banyaknya tanah milik
Adat yang belum dikonversi, yang kemudian diikuti dengan
permohonan petok Ipeda.
(2) Dengan mempergunakan surat kuasa mutlak yang tidak
dapat ditarik kembali, karena itu tidak ada akta jual beli yang
sah atau mungkin dengan akta jual beli dibawah tangan atau
mungkin dengan akta pinjaman uang. Akibatnya banyak
pemilikan tanah secara absentee yang sulit dikontrol, sehingga
sukar diketahui secara pasti siapa pemilik tanah dan berapa
luas tanah yang dimiliki.

(3) Kasus-kasus gugatan perdata di Pengadilan Negeri atas tanah-
tanah yang terkena landreform dan telah didistribusikan
dalam proses perdata kebanyakan para penggarap/penerima

56