Page 95 - Masalah Pertanahan di Indonesia
P. 95
(4) Peraturan Perundangan
Mengenai beberapa Peraturan perundangan landreform yang segera
memerlukan penyempumaan antara lain:
− Keputusan Presiden No. 263 tahun 1964 tentang Organisasi
Penyelenggaraan Landreform.
− Peraturan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian kepada
bekas pemilik tanah yang terkena Landreform.
Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun
1964 yang kemudian disusul dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No.4 tahun 1967 tentang tata cara dan
besamya ganti kerugian. Undang-undang No. 6 tahun 1964
tidak dapat dilaksanakan sedang Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 4 tahun 1962 mengenai besamya ganti rugi dalam
pelaksanaannya masih mengalami kesulitan- kesulitan karena
adanya tuntutan kenaikan mengenai besamya ganti kerugian
tersebut.
− Peraturan pelaksanaan Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil.
Meskipun pedoman pelaksanaannya sudah ada, akan tetapi
masih juga belum dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-
Undangnya .
− Penetapan batas maksimum perlu ditinjau kembali,
− Peraturan mengenai hubungan sewa menyewa tanah pertanian
antara petani yang hingga kini belum ada.
Hambatan Extem
(1) Tanah kelebihan dan absentee
Perkembangan di kota-kota besar dewasa ini membawa pengaruh
terhadap transaksi-transaksi tanah baik tanah pertanian maupun
tanah perumahan di pinggiran kota, hal mana menunjukkan adanya
kecenderungan dari sebagian warga masyarakat untuk menguasai
tanah-tanah luas dengan secara terselubung yang sering melebihi
dari batas maximum dan atau merupakan tanah absentee baru.
60
