Page 94 - Masalah Pertanahan di Indonesia

Madura, Bali, Lombok dan Sulawesi, sedangkan luas dan batas -
batasnya tidak pasti.

Tanah-tanah adat di luar daerah-daerah tersebut tidak tercatat secara
je1as. Dengan demikian maka pada waktu dimulainya pelaksanaan
landreform belum tersedia data-data pertanahan secara lengkap.
Sebagai akibat tidak tertibnya administrasi pertanahan sebelum
dan selama dilaksanakan landreform, maka timbul hambatan-
hambatan baru, antara lain:

− tidak dapatnya disusun program kerja secara mantap;
− sulitnya dicegah penyimpangan-penyimpangan terjadi dalam
pelaksanaan Landreform;
− angka-angka pelaporan mengenai luas tanah yang terkena
landreform dan yang didistribusikan selalu berubah-ubah.

− kesulitan dalam mengadakan pengawasan terhadap timbul-
nya penguasaan-penguasaan tanah yang melampaui batas
maksimum baru dan penguasaan tanah pertanian secara
absentee yang baru, yang terjadi setelah berlakunya Undang
Undang No. 56/Prp/1960 jo Peraturan Pemerintah No. 244
tahun 1961.
(3) Pembiayaan pelaksanaan landreform pada azasnya menurut
Peraturan Pemerintah No. 244 tahun 1961 ditanggung oleh
masyarakat sendiri secara beranting melalui pemerintah disamping
pemerintah sendiri memberikan pimpinan dan bantuan pembi-
ayaan sesuai dengan program Pemerintah.
Pembiayaan dari pemerintah ini hanya berlangsung sampai tahun
1971, sedang pembiayaan pelaksanaan landreform setelah tahun
1971 tidak lagi tercantum dalam anggaran pendapatan dan Belanja
Negara baik rutin maupun pembangunan, sehingga pembiayaan
pelaksanaan landreform dibiayai dari Aset mumi Yayasan Dana
Landreform berdasarkan PP 224/1961.

Hal ini menimbulkan kesan kurang perhatian pemerintah terhadap
pelaksanaan Landreform.

59