Page 90 - Masalah Pertanahan di Indonesia

4. Akibatnya

a. belum terwujudnya administrasi tanah;
b. belum terwujudnya jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah;

c. sukar diadakan pengawasan pemilikan maupun mutasi-mutasi
tanah.
5. Batas Minimum dan Maksimum Pelaksanaan Landreform:
a. Batas minimum pemilikan tanah menurut UUPA lebih lanjut
diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No. 56 Prp/1960 di usahakan
minimum 2 hektar, kenyataan dalam masyarakat belum terpenuhi.

Faktor penyebab:
(1) tidak ada keseimbangan antara luas tanah dengan jumlah
penduduk yang memerlukan tanah;
(2) sistem warisan menurut hukum adat dan adat kebiasaan
masyarakat untuk menjual sebagian tanahnya guna keperluan
tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang kurang
dari 2 hektar;

(3) tidak ada lapangan kerja lain;
(4) pemerintah belum dapat melaksanakan ketentuan tersebut
secara konsekuen.
b. Batas maksimum; menurut UUPA Undang-Undang No. 56/
Prp/ 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961, telah
diterapkan batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam tabel
SK. Menteri Agraria No. SK.978/Ka/1960.

Pemerintah telah melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut
sejak tahun 1960 yang terkenal dengan pelaksanaan landreform,
tetapi semenjak tahun 1966, terasa pelaksanaan landreform
semakin mengendur, karena pengaruh-pengaruh sosial politik yang
berkembang dalam masyarakat.
Menurut kenyataan disinyalir banyak terjadi pelanggaran terhadap
ketentuan tersebut, dengan cara penyelundupan hukum, misalnya:
pemilikan tanah tanpa hak yang sah dengan mempergunakan

55