Page 99 - Masalah Pertanahan di Indonesia

dan mempercepat pemberian hak dan fasilitas lain dalam rangka
penanaman modal asing dan dalam negeri, dengan Kepres. No.
53 dan 54 tahun 1977 telah ditetapkan kebijaksanaan prinsip
“one stop service”, untuk tugas- tugas yang menjadi tanggung jawab
Departemen Da1am Negeri telah diatur lebih lanjut di dalam
Permendagri No. 5 tahun 1977.

3. Pengertian Hak Pakai

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil
dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang
1ain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam
keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian dengan pemilik
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian
pengolahan tanah.
Hak Pakai dapat diberikan oleh pemerintah (dengan Penetapan)
sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973
jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 dan juga oleh
pemilik tanah (perseorangan 6 badan hukum dengan suatu perjanjian)
belum diatur.
a. Subyeknya

Yang boleh mempunyai Hak Pakai ialah:
− Warga Negara Indonesia.
− Orang asing asal berkedudukan di Indonesia.

− Badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia.
− Badan-badan hukum asing, asal mempunyai perwakilan di
Indonesia.
b. Jangka waktunya

Hak Pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau
selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.
4. Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah

Untuk mengatasi masalah-masalah pemakaian tanah tanpa izin yang

64