Page 101 - Masalah Pertanahan di Indonesia

Undang-undang Darurat itu tidak akan ditempuh cara penyelesaian
seperti tersebut di atas (pasal 3), dan kepada mereka yang melakukan
pendudukan itu dikenakan sanksi hukuman 3 (tiga) bulan atau denda
Rp. 500,- (pasal 13).

Dengan berlakunya Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1956
ruang lingkup berlakunya undang-undang No. 8 tahun 1954 diperluas
sehingga meliputi tanah- tanah perkebunan besar lainnya dan tanah-
tanah kehutanan.
Selanjutnya berdasarkan Undang-undang dalam keadaan bahaya
pada tahun 1957 maka oleh penguasa perang pusat telah di keluarkan
peraturan-peraturan Perpu No. 011 tahun 1958 jo. Peperpu No.prt/
Peperpu/041/1959, yang antara lain memuat ketentuan-ketentuan:

a) Larangan untuk memakai tanah tanpa izin pemiliknya atau
kuasanya yang sah.
b) Mewajibkan mereka yang telah melakukan pemakaian tanah tanpa
izin, untuk melaporkan kepada penguasa perang daerah.
c) Mewajibkan para pemilik tanah yang tanahnya dipakai oleh orang
lain tanpa izin melaporkan kepada penguasa perang daerah.

d) Penguasa perang daerah dapat mengeluarkan surat perintah kepada
orang yang melakukan pemakaian tanah untuk mengosongkan
tanah yang dipakainya itu.
Jika perintah tidak dipenuhi pengosongan dilaksanakan oleh
penguasa perang daerah atau pejabat yang ditunjuknya atas biaya
pemakai tanah tanpa izin yang berhak itu.

Dengan berakhimya “Keadaan Bahaya” maka peraturan peraturan
penguasa perang tersebut, berakhir pula waktu berlakunya pada tanggal
16 Desember 1960 dan bersamaan dengan itu pada tanggal 16 Desember
1960 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.
51 tahun 1960, yang kemudian ditetapkan sebagai Undang- undang No.
51 Prp. tahun 1960 dengan berlakunya Undang-undang No. 51 Prp/
l960, maka Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 dan Undang-
undang Darurat No. 1 tahun 1956 dinyatakan dicabut.

66