Page 100 - Masalah Pertanahan di Indonesia

berhak atau kuasanya yang syah, telah dikeluarkan Peraturan Perun-
dangan Agraria sebagai berikut:

a. Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954, tentang Penyelesaian
Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat.
b. Undang-undang Darurat No.1 tahun 1956, tentang Perubahan
dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954.

c. Peraturan Penguasa Perang Pusat No. 011 tahun 1958 jo Peraturan
Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/041/1959, tentang
Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik atau Kuasanya.
d. Undang-undang No. 51/Prp tahun 1960, tentang Larangan
Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 pada pokoknya menen-
tukan bahwa untuk penyelesaian pemakaian tanah perkebunan
rakyat, dilakukan dengan mengadakan perundingan antara Gubemur
atau sesuatu Panitia dengan pihak pengusaha kebun dan rakyat yang
bersangkutan, untuk memperoleh persetujuan tentang penyelesaian
pemakaian tanah itu (Pasal 2).
Jika perundingan tersebut menghasilkan persetujuan, maka
penyelesaian yang telah disetujui bersama itu dituangkan dalam surat
keputusan bersama lima Menteri yaitu: Menteri Agraria, Menteri
Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Kehakiman, ditetapkan dalam suatu keputusan bersama (Pasal 5).
Akan tetapi apabila perundingan tidak dapat menghasilkan suatu
persetujuan, maka atas usul Gubemur atau Panitia yang diserahi masalah
perundingan, penyelesaiannya ditetapkan oleh Menteri Agraria, Menteri
Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Kehakiman, dalam suatu surat keputusan bersama. Di dalam mengambil
keputusan tersebut di atas harus di perhatikan kepentingan rakyat
yang bersangkutan, kepentingan penduduk di daerah tempat letaknya
perkebunan dan kedudukan perusahaan kebun itu dalam perekonomian
negara pada umumnya (Pasal 6).

Terhadap pendudukan tanah yang dilakukan setelah berlakunya

65