Page 105 - Masalah Pertanahan di Indonesia

perlu dirintis usaha- usaha kerja sama antara Direktorat Jenderal
Perkebunan dengan pihak Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Koperasi.

5. Penyediaan tanah untuk tanaman tertentu dengan sistem persewaan
tanah milik rakyat setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria

a. Penyediaan tanah untuk tanaman tertentu dengan sistem persewaan
sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda yang dulu dalam
“Grondhuur Ordonantie” Stb. 1918 No. 88 dan Grondhuur
Reglement Stb 1918 No. 88 dan Vorstenland Grondhuur Reglement
Stb 1918 No. 20.
Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yang
merupakan perombakan hukum Agraria di Indonesia, maka terjadi
perkembangan baru dalam persewaan tanah untuk tanaman tebu.
Dalam pasal 14 Undang-Undang Pokok Agraria ditentukan
bahwa Pemerintah membuat rencana umum mengenai persediaan
peruntukan dan penggunaan tanah. Berdasarkan pada ketentuan
tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 38/1960 yang kemudian tetapkan menjadi
Undang-Undang No. 38 Prp tahun 1960 jo Undang-Undang
No.20/1964 tentang penggunaan dan penetapan luas tanah untuk
tanaman tertentu.

Menurut undang-undang ini Menteri Dalam Negeri diberi
wewenang untuk menetapkan maksimum luas tanah yang boleh
ditanami dan minimum luas tanah yang harus disediakan untuk
sesuatu jenis tanaman tertentu selanjutnya berdasarkan penetapan
dari Menteri Dalam Negeri tersebut Bupati/Kepala Daerah
menetapkan di desa mana letak tanah yang harus disediakan itu
serta berapa luas tanah di masing-masing desa tersebut yang harus
disediakan untuk tanaman tebu.
Adapun mengenai letak lokasi tanah yang tetapkan sebagai
tanah yang boleh atau harus disediakan untuk tanaman tebu di
masing-masing desa ditetapkan oleh suatu Panitia Desa. Kemudian

70