Page 108 - Masalah Pertanahan di Indonesia

maka UUPA juga membebankan kepada setiap orang atau
badan hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan
tanah misalnya pemilik tanah, penyewa, pemaro, penggarap
dalam bagi hasil, untuk juga berusaha agar wewenang yang
diperoleh dari hak tersebut dipergunakan untuk peningkatan
produksi yang hasilnya dimanfaatkan secara adil dan merata
bagi kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia (pasal 11 ayat 1
dan pasal 15 UUPA).

Di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan proses produksi
tersebut Undang- undang menghendaki agar pemegang hak
mengerjakan/mengusahakan sendiri tanah tersebut; apabila
dalam pengusahaanya diperlukan tenaga orang lain, maka
harus dicegah cara-cara yang bersifat pemerasan (pasal 10 ayat
2) dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan
orang lain yang melampaui batas (pasal 11 ayat 1) dengan
mewujudkan kepastian dan jaminan sosial (pasal 13 ayat 4).
(2) Aspek Ekonomi

Sebagai telah dikemukakan di atas gula merupakan kebutuhan
pokok sehari-hari bagi rakyat, oleh karena itu pemasaran
dan harga gula sangat sensitif, sangat dipengaruhi oleh
hukum permintaan dan penawaran dan karenanya sangat
mudah dipermainkan. Keadaan harga gula dipasaran sangat
mempengaruhi sikap orang terhadap penanaman tebu dan
dengan sendirinya secara langsung berpengaruh atas persediaan
tanah untuk tanaman tebu, dan secara tidak langsung
mempengaruhi persediaan tanah untuk jenis tanaman-
tanaman lainnya. Harga gula yang tinggi akan mendorong
orang untuk beramai-ramai menanam tebu, hal mana dapat
mendesak tanaman jenis lainnya, sebaliknya kemerosotan
harga gula, atau naiknya harga jenis tanaman lainnya, padi
misalnya dapat membuat rakyat jera untuk menanam tebu,
hal mana dapat membawa akibat kurangnya tebu sebagai
bahan baku bagi pabrik dan kemacetan dalam produksi

73