Page 104 - Masalah Pertanahan di Indonesia

Untuk tanah-tanah perkebunan baru. Pengusaha yang bersangkutan
diwajibkan mengajukan permohonan hak guna usaha.

Hak Guna Usaha dapat diberikan atas tanah untuk perkebunan
baik itu merupakan tanah negara sejak semula maupun tanah-tanah
bekas hak erfpacht, konsesi, sewa yang telah habis waktunya.
Hak Guna Usaha tidak diberikan atas tanah-tanah yang masih
diduduki/digarap oleh rakyat, oleh karena itu diwajibkan kepada para
Pengusaha untuk terlebih dahulu menyelesaikan pendudukan atas
tanahnya berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku tersebut di
atas.

Beberapa pemikiran untuk pemecahan masalah okupasi/
pendudukan rakyat.
Pada waktu akhir-akhir ini dikonstatir, selain faktor kehausan tanah
dari rakyat seperti yang telah diuraikan di atas, terdapat pula faktor-faktor
lain yang dapat menimbulkan okupasi/pendudukan rakyat atas tanah-
tanah.
Diantaranya dapat dikemukakan:

a) Dilakukannya sistem tumpang sari yang berlarut-larut atas tanah
Perkebunan
b) Adanya kelemahan dari pengusaha kebun dalam memelihara batas-
batas tanah perkebunannya.
c) Adanya rencana konversi tanaman kebun yang tertunda-tunda
pelaksanaannya.

Semuanya itu telah merangsang atau mendorong rakyat untuk
melakukan penggarapan atas tanah perkebunan yang bersangkutan.
Pemikiran-pemikiran untuk mengatasi masalah ini antara lain sebagai
berikut:
- Untuk mengatasi kehausan tanah oleh rakyat yang disebabkan oleh

pesatnya kenaikan jumlah penduduk dan langkanya lapangan
kerja, khususnya di daerah Jawa, kiranya dapat dilakukah usaha-
usaha yang berkaitan dengan program transmigrasi. Untuk itu

69