Page 120 - Masalah Pertanahan di Indonesia

dengan upah harian belum diatur dalam praktik sehari-hari dilaksanakan
sesuai dengan adat istiadat setempat, sistem upah sangat tergantung pada
jumlah tenaga kerja yang ada dan areal tanah yang harus diolah di suatu
desa atau pedukuhan.

2. Penggarapan tanah dalam pengertian mengusahakan tanah dengan
mempergunakan buruh/pekerja tani dengan pemberian upah, termasuk
dalam golongan ini:
a. Sewa tanah untuk tanaman tertentu misalnya: tebu, rosella dan
tembakau berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1960 jo
Undang-undang No. 20/1964.

b. Penggarapan tanah dengan sistem pengusahaan (oleh perusahaan/
perorangan).
2. Azas- azas dalam penggarapan/ pengusaha tanah, menurut Undang-
undang Pokok Agraria

1. Orang/badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian pada
azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif
(pasal 10).
2. Mencegah cara-cara pemerasan dalam cara penggarapan/penguasaan
tanah pertanian (pasal 10).
3. Pelaksanaan dari pada azas ini akan diatur dengan peraturan perundangan
(belum ada peraturan pelaksana).

4. Perkecualian akan diatur dengan peraturan perundangan (belum diatur).
Azas-azas di dalam pengaturan hubungan kerja yang berkaitan dengan
penggarapan atau pengusahaan tanah.

1. Bentuk usaha
a. Koperasi atau bentuk gotong royong lainnya (pasal 2 ayat (1)).
b. Negara dapat mengadakan usaha dengan pihak lain di lapangan
Agraria (pasal 12 ayat (2)).

c. Usaha Pemerintah dalam agraria yang bersifat monopoli harus
diselenggarakan dengan Undang-undang (pasal 13 ayat (3) UUPA),
belum diatur.

85