Page 19 - Masalah Pertanahan di Indonesia

mengenai angka 30% tersebut (Peluso 2006: 189). Beberapa kajian mutakhir
menunjukkan bahwa di dalam wilayah yang disebut kawasan hutan itu telah
tinggal dan menetap masyarakat desa bahkan sejak masa Perang (1940-an).
Penelitian tenurial yuridis dan analisa spasial berbasis citra pada suatu desa
di Banyuwangi Jawa Timur misalnya, menghasilkan kesimpulan bahwa lebih
dari 60% tanah di wilayah desa tersebut telah dikuasai masyarakat untuk
masa lebih dari 20 tahun. Agregat angka untuk Banyuwangi adalah 1.362 ha
(0,77% dari kawasan hutan) dan Jawa Timur adalah seluas 5.258,72 ha telah
dihuni masyarakat dalam bentuk pemukiman permanen (Luthfi, Khanifa,
dan Syanurisma 2020).

Kelima, laporan ini merekomendasikan perlunya dilakukan penelitian
lebih lanjut, di antaranya adalah tentang hak atas tanah yang dimandatkan oleh
UUPA 1960. Tidak terang betul apakah sebagai kelanjutan dari rekomendasi
Laporan ini, pada tahun 1979 dihasilan “Konsep RUU Hak Milik atas
Tanah” yang disusun oleh Tim Kerja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Agraria (Tim Kerja 1979). Konsep
tersebut didahului dengan penelitian mengenai “Hak Milik atas Tanah dalam
Hubungannya dengan Fungsi Sosial” dan penelitian mengenai “Terjadinya
Hak Kepunyaan atas Tanah Menurut Hukum Adat.” Hak-hak atas tanah
ini memang perlu diperjelas melalui peraturan-perundang-undangan lebih
lanjut. Gagasan mengenai RUU Pertanahan beberapa waktu terakhir disusul
dengan RUU Cipta Kerja perlu memastikan hak-hak atas tanah masyarakat
di Indonesia. Penting dikedepankan fungsi sosial atas tanah, pengakuan
penguasaan tanah masyarakat sebagai individu dan kelompok/ulayat, prinsip
keadilan, kesejahteraan serta kepastian hukum. Tanpa prinsip-prinsip tersebut
Indonesia sulit bertransformasi menuju bangsa yang maju dan berbudaya.

Penutup

Ide mengenai perlunya pusat penelitian kebijakan pertanahan atau “Centre
for Land Policy” bersifat lintas-kementerian yang diusulkan oleh Laporan
ini menarik dan penting. Lembaga penelitian ini bersifat terpusat namun
bisa memiliki beberapa stasiun daerah yang ditugaskan untuk melakukan
penelitian mengenai keragaman sistem agraria-pertanahan di berbagai

xviii