Page 20 - Masalah Pertanahan di Indonesia

kepulauan Indonesia, sehingga hasilnya dapat menjadi basis kebijakan setiap
daerah atau menjadi rumusan kebijakan di tingkat nasional.

Laporan interim ini sekaligus mengingatkan arti penting penelitian di
dalam menopang kegiatan pemerintah baik untuk kebijakan jangka pendek
atau untuk kebijakan jangka panjang. Pemerintah terdahulu sangat menyadari
hal tersebut sehingga sangat penting cara-cara semacam ini ditempuh
oleh pemerintah sekarang. Kebijakan-kebijakan strategis pertanahan dan
pembangunan nasional perlu didahului oleh ketersediaan data dan informasi
serta kajian yang mendalam (evidence based policy), melibatkan para-peneliti
lintas disiplin ilmu dan keahlian. Ia memerlukan penggodogan matang,
membuka keikutsertaan publik untuk menyerap semua gagasan, serta diuji
di hadapan publik terlebih dahulu agar ia legal sekaligus legitimate di hadapan
publik. Urusan publik menjadi informasi serta aspirasi publik, sebagaimana
diangankan dalam demokrasi deliberatif.
Mencermati komposisi tim peneliti Laporan ini, kita dipertemukan
dengan nama-nama ilmuwan yang memiliki reputasi dan pengaruh di
berbagai bidang ilmu pengetahuan di Indonesia. Masalah pertanahan
memang perlu dicermati dari berbagai aspek dan disiplin ilmu. Meski agenda
penelitian berasal dari negara, peneliti mampu menyajikan permasalahan
pertanahan yang kompleks dan tajam dalam menggambarkan realitas
pertanahan yang nyata, bahkan menyentuh isu-isu kritis dan dianggap tabu
saat itu. Hal demikian justru diperlukan sebab tujuan awal memang untuk
memperoleh gambaran menyeluruh masalah pertanahan yang pada dasarnya
berkaitan dengan kelompok masyarakat terbawah yang abai diperhatikan
dalam pembangunan. Dr. Tjondronegoro dan beberapa peneliti terkemuka
di dalam tim ini bukan ada dalam tradisi floracrat, mengutip istilah Andrew
Goss (2014), yakni ilmuwan yang bekerja dalam kekuasaan negara. Namun,
nasib Laporan yang sangat baik ini sayangnya tidak bisa keluar dari pagar-
pagar Istana Kepresidenan.

Secara historiografis penerbitan Laporan ini memiliki arti tersendiri.
Periode awal Orde Baru sangat penting untuk dilihat sebagai bagian dari
heteroglossia sejarah, memberi perhatian pada berbagai periode kekuasaan
dan menganggap penting setiap periode tersebut dalam memengaruhi politik

xix