Page 15 - Masalah Pertanahan di Indonesia

termasuk dialokasikan untuk program transmigrasi yang memindahkan
populasi utamanya dari Jawa, Madura, Bali ke tujuan-tujuan pulau-pulau luar
disertai dengan pembukaan tanah di daerah tujuan tersebut. Problem agraria
yang ditandai dengan ketimpangan pemilikan antar-penduduk di Jawa tidak
dibenahi di tempat dimana permasalahan terjadi, namun digantikan dengan
kebijakan transmigrasi yang memindah populasi tersebut ke luar Jawa.
Setengah juta orang pada periode Repelita III (tahun 1980/81) akan secara
berangsur ditransmigrasikan (Kompas, 10-01-1980).

Meskipun paroh terakhir dekade 1970-an tersebut isu “pemerataan”
menjadi isu sentral namun strategi pembangunan ekonomi tidak diarahkan
pada upaya mewujudkannya. Kebijakan ketimpangan penguasaan tanah
yang telah terbentuk sejak era Kolonial tidak dibenahi. Man-land rasio tidak
diperkecil angka ketimpangannya namun ketiadaan akses atas tanah tersebut
diatasi dengan kebijakan transmigrasi. Para ilmuwan telah merancang strategi
pembangunan yang diadopsi oleh GBHN 1978 dalam rumusan “delapan jalur
pemerataan” (Kompas, 04-08-1979). Stategi ini menempatkan “kesempatan
kerja” dan “kesempatan berusaha” sebagai “jalur utama pembuka peluang”
kesempatan dan pemenuhan kebutuhan menuju indeks mutu hidup manusia
yang berkualitas (Sajogyo 1984, Soedjatmoko 1980). Akan tetapi kebijakan
pemerintah dalam praktiknya cenderung pragmatis dengan mengandalkan
pinjaman asing dalam pembiayaan nasional serta pemenuhan kebutuhan
pangan dengan beragam insentif dan subsidi. Kebijakan transmigrasi untuk
memindahkan penduduk miskin ke wilayah luar dalam realitanya melahirkan
masalah lanjutan yang tidak mudah. Telah muncul keraguan akan efektifitas-
transmigrasi terhadap over-populasi dan ketegangan hubungan transmigrasi
dengan penduduk setempat. Dalam praktiknya pemerintah menghindari isu
utama berupa “distribusi pendabatan” (Singarimbun dalam Kompas, 31-01-
1979).

Relevansi

Banyak persoalan penting yang dapat kita renungkan dari Laporan ini.
Sebagian di antaranya adalah, pertama, permasalahan guremisasi pertanian.
Merujuk hasil Sensus Pertanian 1973, rumah tangga petani yang menguasai

xiv