Page 11 - Masalah Pertanahan di Indonesia

ha/k; dan 3,5 juta kk menggarap tanah kurang dari 1 ha.

Menteri Ekonomi dan Industri Prof. Widjojo Nitisastro dan Menteri
Riset Prof. Soemitro Djojohadikusumo setelah melaporkan hasil penelitian ini
kepada presiden sempat membuat pertanyaan pers mengenai isu penguasaan
tanah dengan mengatakan bahwa di dalam laporan tersebut dibahas mengenai
UUPA dan landreform. Dalam pernyataan pers disampaikan bahwa laporan
itu menunjukkan arti penting keduanya hanya saja “yang menjadi soal adalah
pelaksanaannya”. (Kompas, 07-03-1978). Sayangnya kedua menteri hanya
memberikan pernyataan singkat tersebut dan status Laporan ini tidak bisa
diakses publik karena bersifat konfidensial dan hanya untuk dilaporkan kepada
presiden, sebagaimana dalam surat penugasannya.

Keberlanjutan dan keterputusan

Meskipun tidak dapat diakses publik dan saran-saran dalam laporan tersebut
ternyata tidak dijalankan pemerintah, namun dua hal pernyataan tentang
posisi UUPA dan landreform tersebut berpengaruh. Pertama, landreform
atau reforma agraria tidak lagi identik dengan agenda komunis, dan ini secara
implisit dinyatakan dalam TAP-MPR No. IV/1978 dan penataan penguasaan
tanah menjadi agenda yang dituangkan dalam GBHN 1978. Kedua, ilmuwan-
ilmuwan sosial yang sebelumnya “tiarap” mulai berani muncul berbicara
tentang reforma agraria (Luthfi 2011).
Isu landreform kembali bergulir ke publik. Majalah Tempo edisi 22 Juli
1978 menulis tentang “Menengok kembali Land Reform.” Tilikan terhadap
isu tersebut juga dipicu oleh terbitnya buku Amartya Sen, Employment,
Technology and Development (1975) yang di dalamnya terdapat ulasan bahwa
intensitas pekerja tanah-tanah yang berukuran kecil jauh lebih tinggi bila
dibandingkan dengan di pertanian lahan luas. Petani kecil cenderung bekerja
lebih keras untuk menghidupi keluarga mereka ketimbang petani kaya. Ulasan
itu mengkonfirmasi pendapat Gunnar Myrdal dalam bukunya, Asian Drama:
An Inquiry Into the Poverty of Nations (1968) yang menegaskan pentingnya
landreform. Sistem ini perlu dipakai sebagai pengganti sistem persewaan tanah
yang ada di Asia saat itu, sebab dalam kenyataannya dinilai amat kurang efisien.
Ini sering timbul akibat dipraktikkannya sistem persewaan-ganda. Seseorang

x