Page 10 - Masalah Pertanahan di Indonesia

serta kesesuaiannya dengan Tata Guna Tanah dan Air. Diusulkan agar dalam
GBHN menuju Repelita III yang akan diselenggarakan dalam Sidang Umum
MPR, Maret 1978 yang akan datang, landreform dijadikan sebagai salah
satu haluan kebijaksanaan. Selain itu perlunya peraturan yang lebih lanjut
dalam mengatur masalah pertanahan sebagaimana yang diamanatkan dalam
UUPA 1960 seperti peraturan tentang tana guna tanah, sewa-menyewa, hak
tanggungan, jaminan sosial bagi buruh tani, dan tanah terlantar. Perlunya
penyelesaian masalah dalam pelaksanaan landreform menjadi penekanan
dalam seminar tersebut. Hasil seminar disampaikan kepada Menteri Riset
Prof. Soemitro Djojohadikusumo.

Pada periode sebelumnya, Pelita I hingga menjelang Pelita II berakhir
(1969-1978), telah dilaksanakan landreform sebagai kelanjutan dari
landreform periode pertama (1960-1966). Kegiatan ini hanya melaksanakan
redistribusi dari proses yang telah dikerjakan oleh periode sebelum tragedi
1965. Dalam laporan pemerintah, pada masa awal pemerintahan Orde Baru
ini telah diredistribusikan 646.889 ha tanah kepada 883.429 kepala keluarga
dengan rata-rata yang diterima seluas 0,75 ha/kk. Ganti rugi tanah dibayarkan
dari Yayasan Dana Landreform sebesar Rp. 1.725.757.752,32 kepada pemilik
tanah kelebihan maksimum seluas 71.957 ha, dan Rp. 1.000.807.832 ha
kepada pemilik tanah partikelir seluas 482 ha (Kompas, 06-02-1978).
Akan tetapi secara umum kebijakan landreform telah kehilangan
gaungnya. Ditjen Agraria saat itu menilai bahwa hambatan pelaksanaan
kegiatan landreform dikarenakan “tidak adanya “pernyataan politik
pemerintah” dan tidak ada “dukungan politik dari badan legislatip maupun
masyarakat.” Di sisi lain fenomena pembelian tanah besar-besaran terjadi
di masyarakat, “meningkatlah kegiatan memborong tanah pertanian oleh
pejabat desa, petani kaya maupun pejabat dan orang kaya kota sehingga
timbul lagi banyak pemilik tanah berlebihan” (Kompas, 06-02-1978). Oleh
sebab itu strategi nasional untuk mengurangi ketimpangan kemiskinan serta
kemiskinan di pedesaan adalah kebijakan transmigrasi. Sementara itu hasil
Sensus Pertanian tahun 1973 menemukan sejumlah 309.368 pemilik tanah
yang menguasai tanah lebih dari 5 ha, dengan total hampir 3 juta ha. Terdapat
6,5 juta kk petani hanya menguasai tanah 1,68 juta ha atau rata-rata 0,256

ix