Page 8 - Masalah Pertanahan di Indonesia

tujuan pembentukan tim disebutkan sebagai berikut, “maksud dan sifat
Laporan Interim dalam tingkat pertama ialah agar tersedia sebuah gambaran
menyeluruh tetapi ringkas-padat yang mencakup permasalahan sekitar
arti dan peranan tanah dalam rangka umum pembangunan nasional”
(Soemitro Djojohadikusumo 1978, dalam pengantar Laporan). Laporan
dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan, lebih cepat dari enam
bulan yang ditugaskan. SK pembentukan tim tertanggal 15 Januari 1978 dan
laporan disampaikan pada tanggal 4 Maret 1978.

Isi laporan
Laporan ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah ringkasan, dimulai
dengan tinjauan umum yang memberikan konteks situasi menjelang hingga
pertengahan era 1970-an, berupa man-land ratio, permintaan tanah untuk
beragam kebutuhan serta keberadaan peraturan-perundang-undangan dalam
menyikapi perubahan yang sedang terjadi saat itu.

Inti-pokok permasalahan yang diidentifikasi oleh tim peneliti (1)
Pemilikan, penguasaan dan penggarapan tanah; (2) Perundang-undangan
dan pelaksanaan hukum (law enforcement); (3) Kriteria sosio-ekonomis untuk
penilaian peranan tanah dalam pembangunan. Bagian pertama ini diakhiri
dengan saran kebijakan jangka pendek dan jangka panjang.
Beberapa yang dapat kita catat dari sekian saran kebijakan tersebut
adalah (1) pentingnya penegasan dari pemerintah mengenai masih berlaku
dan sesuainya UU 56 Prp. 1960 dan PP No. 224 Tahun 1961 (tentang
landreform), (2) penegasan tentang struktur Panitia Landreform Terpusat,
Peradilan Landreform dan Anggaran Pembiayaannya; (3) perlunya peraturan
yang melindungi agar tanah dikuasai dan digarap sendiri oleh pemiliknya,
sehingga tanah guntai harus dialihkan menuju tanah untuk penggarap;
(4) peraturan tentang perburuhan di sektor pertanian; (5) dijajagi adanya
“Centre for Land Policy” di Indonesia untuk melakukan penelitian, evaluasi
dan pelatihan di bidang pertanahan untuk menunjang pemerintah dalam
memecahkan masalah pertanahan. Diusulkan agar keberadaan lembaga ini
bersifat interdepartemental.

vii