Page 13 - Masalah Pertanahan di Indonesia

hasil konferensi yang memberikan dorongan bagi negara-negera peserta
untuk melaksanakan “reformasi agraria”, istilah yang digunakan dalam
pemberitaan di media saat itu (Kompas, 04-08-1979). Dr. Tjondronegoro
yang saat itu bertindak sebagai salah satu penasehat delegasi menggarisbawahi
bahwa “Masalah tanah bukan masalah politik. Karena itu diharapkan dapat
dibicarakan secara lebih terbuka tanpa prasangka politik. Sebab sejak dahulu
semua mazhab-mazhab ekonomi menganggap tanah sebagai faktor ekonomi
di samping modal dan tenaga kerja” (Kompas, 04-08-1979).

Wacana reforma agraria, atau secara umum “masalah pertanahan”, terus
bergulir di publik. Majalah Prisma edisi September 1979 membahasnya di
bawah tajuk “Mencari Hak Rakyat atas Tanah” dengan menyajikan beberapa
kasus sengketa agraria yang sebelumnya dianggap tabu. Selain itu hasil-hasil
dari Konferensi Roma di atas dilanjutkan di Indonesia dengan mengadakan
pertemuan “International Policy Workshop on Agrarian Reform in Comparative
Perspectives”, di Selabintana Sukabumi (1981). Ini konferensi besar yang
dihadiri oleh para pengkaji landreform dari beberapa negara. Pada gilirannya
lahir karangan akademis yang disunting oleh Sediono M.P. Tjondronegoro
dan Gunawan Wiradi (1983) berjudul Dua Abad Penguasaan Tanah. Sebuah
buku klasik yang menjadi rujukan utama bagi para pengkaji agraria di tengah
kelangkaan referensi saat itu. Para peneliti dan akademisi terus berupaya agar
kajian dan kebijakan reforma agraria terus menjadi perhatian publik dan
pemerintah.
Prof. Dr. Tjondronegoro (2008a: 47-48) mengingat kembali Laporan
Interim ini dalam otobiografinya,

“Penulis yang ditugaskan sebagai sekretaris eksekutif dalam evalusi kilat
tersebut (November 1977-Maret 1978) berhasil merangkum berbagai
pemikiran baik dari pejabat lembaga pemerintah maupun ahli-ahli
universitas dalam suatu laporan interim masalah pertanahan yang
diserahkan kepada Presiden Soeharto menjelang Pelita-3 (1978-1982).
Walaupun laporan tersebut oleh Menteri Pertanian Prof. Dr. Soedarsono
Hadisapoetro dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi sewaktu
memimpin delegasi Indonesia menghadiri World Conference on Agrarian
Reform and Rural Development (WCARRD) yang diselenggarakan
oleh FAO di Roma, Italia, pada hemat penulis pelaksanaan Reforma

xii