Page 158 - Mozaik Rupa Agraria

Sedangkan akibat Hukum dari orang yang ditaruh di bawah
pengampuan adalah:
1. Disamakan dengan orang yang belum dewasa (Pasal 452 ayat
1 KUH Perdata).
2. Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang
ditaruh di bawah pengampuan batal demi hukum (Pasal 446
ayat 2 KUH Perdata).

Penyandang disabilitas sebagai subyek hukum yang tidak
memiliki Kapasitas hukum berada dalam Pengampuan hal ini juga
berdampak pada kepemilikan aset baik harta bergerak maupun
tidak bergerak termasuk didalamnya adalah tanah. Beberapa
dampak yang terjadi diantaranya :

a. Penghilangan hak milik. Nama pemegang hak miliki atas
tanah atau aset bukan atas nama individu penyandang
disabilitas tetapi pengampunya dengan alasan pengampunya
yang akan menjamin kehidupan penyandang disabilitas
tersebut.
b. Perpindahan kewenangan dari hak milik kepada pengampu.
Nama pemegang hak milik adalah penyandang disabilitas itu
sendiri tetapi pengelolaan, penggunaan, pembuat keputusan,
pemegang kebijakan diserahkan kepada pengampunya.
Dengan demikian hak atas untuk memiliki dan mewarisi
harta bergerak atau tidak bergerak bagi penyandang disabilitas
bisa batal demi hukum oleh pasal tidak cakap hukum dan/atau
pasal pengampuan. Bahkan kasus kasus seperti ini sering sekali
terjadi di masyarakat, bahkan tidak melalui proses hukum.

Beberapa kasus penghilangan aset
a. Amat (30 th) bukan nama sebenarnya. Seorang disabilitas
Intelektual. dia menikah dan memiliki 2 orang putra dan

GEDSI dan Agraria 145