Page 153 - Mozaik Rupa Agraria

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
Undang-Undang ini mengatur tentang hak atas tanah dalam
konteks rumah susun atau apartemen. Undang-Undang ini
memberikan perlindungan dan pengaturan khusus terkait
kepemilikan dan penggunaan tanah untuk rumah susun.
d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Rumah Susun
Sederhana Sewa. Undang-Undang ini mengatur tentang
hak atas tanah dalam konteks rumah susun sederhana
sewa. Undang-Undang ini memberikan perlindungan dan
pengaturan khusus terkait kepemilikan dan penggunaan
tanah untuk rumah susun sederhana sewa.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.

Hak atas tanah berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia
tanpa terkecuali. Hak atas tanah ini juga berlaku bagi penyandang
disabilitas. Sebagai warga negara Indonesia Penyandang
disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang lain dalam
hal kepemilikan, penggunaan, dan pengalihan hak atas tanah.
Namun demikian, dalam beberapa kasus dibutuhkan adanya
perlakuan dan / atau perlindungan khusus yang diberikan kepada
penyandang disabilitas untuk tujuan memastikan bahwa mereka
dapat memanfaatkan hak atas tanah dengan adil dan setara. Hak
atas tanah bagi penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip-
prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan. Beberapa
hal yang perlu diperhatikan terkait hak tanah bagi penyandang
disabilitas, diantaranya:
1. Aksesibilitas: Tanah yang dimiliki atau digunakan oleh
penyandang disabilitas harus memenuhi persyaratan
aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya,
jika seseorang menggunakan kursi roda, tanah tersebut harus
memiliki akses yang mudah dan ramah bagi kursi roda.

140 Mozaik Rupa Agraria: Dari Ekologi Politik hingga Politik Ruang