Page 152 - Mozaik Rupa Agraria

2. Hak Guna Usaha. Hak guna usaha memberikan hak kepada
seseorang atau badan hukum untuk menggunakan dan
memanfaatkan tanah negara atau tanah milik orang lain
untuk kegiatan usaha tertentu. Hak ini biasanya diberikan
dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang.
3. Hak Guna Bangunan. Hak guna bangunan memberikan
hak kepada seseorang atau badan hukum untuk memiliki
dan memanfaatkan bangunan yang berada di atas tanah
orang lain. Pemegang hak guna bangunan dapat memiliki,
menggunakan, dan menguasai bangunan tersebut sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Hak Pakai: Hak pakai memberikan hak kepada seseorang
atau badan hukum untuk menggunakan dan memanfaatkan
tanah milik orang lain untuk jangka waktu tertentu. Hak
ini biasanya diberikan kepada pihak yang membutuhkan
tanah untuk kepentingan tertentu, seperti pembangunan
infrastruktur atau kegiatan sosial.

Secara hukum hak atas tanah diatur dalam :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945). Undang Undang ini merupakan dasar
hukum utama yang mengatur hak atas tanah di Indonesia.
tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan
bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
b. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960.
UUPA merupakan undang-undang yang mengatur tentang
hak atas tanah dan pengaturan agraria secara umum. UUPA
memberikan dasar hukum untuk kepemilikan, penggunaan,
dan pengalihan hak atas tanah.

GEDSI dan Agraria 139