Page 154 - Mozaik Rupa Agraria

2. Modifikasi. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk
melakukan modifikasi pada tanah mereka sesuai dengan
kebutuhan mereka. Misalnya, membangun ram yang dapat
diakses oleh kursi roda atau memodifikasi pintu agar lebih
mudah diakses.
3. Perlindungan hukum. Hukum perlindungan disabilitas juga
berlaku dalam konteks hak atas tanah. Sebagai contoh hak
perlindungan hukum atas tanah bagi Penyandang disabilitas
adalah melindungi hak-hak penyandang disabilitas terhadap
diskriminasi atau penyalahgunaan tanah oleh pihak lain.
4. Bantuan pemerintah. Pemerintah dapat memberikan
bantuan atau fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas
dalam hal kepemilikan atau penggunaan tanah. Ini bertujuan
untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki
kesempatan yang sama untuk memiliki dan memanfaatkan
tanah.

Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mungkin relevan
dalam konteks hak atas tanah bagi penyandang disabilitas:
a. Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas, Konvensi
ini mengakui hak-hak penyandang disabilitas, termasuk
hak atas tanah. Negara Indonesia yang telah meratifikasi
konvensi ini dengan mengesahkan Undang – Undang No.
19 tahun 2011 tentang Ratifikasi UNCRPD untuk itu Negara
Indonesia diharapkan untuk mengadopsi langkah-langkah
yang diperlukan untuk memastikan penyandang disabilitas
dapat menikmati hak atas tanah secara setara dengan orang
lain.
b. Undang-Undang Hak Asasi Manusia (DUHAM) melalui
Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Negara Indonesian memiliki undang-undang hak asasi
manusia yang melarang diskriminasi terhadap penyandang

GEDSI dan Agraria 141