Page 155 - Mozaik Rupa Agraria

disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak
atas tanah. Undang-undang ini dapat melindungi penyandang
disabilitas dari diskriminasi dalam akses, penggunaan, atau
kepemilikan tanah.bahkan penyandang disabilitas masuk
dalam hitungan kelompok rentan untuk itu sangat penting
adanya pelindungan bagi penyandang disabilitas.
c. Undang-Undang Aksesibilitas: Beberapa negara memiliki
undang-undang yang mengatur aksesibilitas bagi penyandang
disabilitas. Undang-undang ini dapat mencakup persyaratan
aksesibilitas untuk bangunan, fasilitas, dan lingkungan,
termasuk tanah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa
penyandang disabilitas dapat mengakses dan menggunakan
tanah dengan mudah. hal ini diatur melalui Undang – Undang
R.I No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan.
d. Kebijakan Pemerintah: Pemerintah juga dapat mengeluarkan
kebijakan atau program khusus untuk mendukung hak atas
tanah bagi penyandang disabilitas. Ini dapat mencakup
bantuan keuangan, subsidi, atau fasilitas khusus untuk
memfasilitasi kepemilikan atau penggunaan tanah oleh
penyandang disabilitas, diantaranya : Permen PU No. 29/
PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan
Gedung; Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman
Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung;
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang – Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No. 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan
Aksesibilitas pada bangunan dan lingkungan; Panduan
Pelayanan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan,
Lembaga Pelayanan Sosial Penyandang Cacat, Departemen
Sosial RI Tanun 2005; Permen PUPR No. 14 tahun 2017;
Keputusan mentri perhubungan No. KM. 71 tahun 1999

142 Mozaik Rupa Agraria: Dari Ekologi Politik hingga Politik Ruang