Page 156 - Mozaik Rupa Agraria

tentang aksesibilitas bagi penyandang cacat dan orang sakit
pada sarana dan prasarana perhubungan; Keputusan presiden
no 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa instansi pemerintah; Peraturan Pemerintah
No.42 tentang Aksesibilitas terhadap permukiman, Pelayanan
Publik dan perlindungan dari bencana bagi penyandang
disabilitas.
e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas: Undang-Undang ini memberikan perlindungan
dan pengaturan khusus terkait hak-hak penyandang
disabilitas, termasuk hak atas tanah. Undang-Undang ini
menjamin aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang
disabilitas dalam hal kepemilikan, penggunaan, dan
pengalihan hak atas tanah. Undang undang ini juga mengatur
tentang hak dan sanksi yaitu :

' Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk
Penyandang Disabilitas: C. memiliki dan mewarisi harta
bergerak atau tidak bergerak;
' Pasal 144 : Setiap Orang yang melakukan tindakan
yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau
hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas
tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
' Pasal 145: Setiap Orang yang menghalang-halangi
dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk
mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).

GEDSI dan Agraria 143