Page 157 - Mozaik Rupa Agraria

Tentang problem kapasitas hukum dan kepemilikan aset.
Mengenai kapasitas hukum atau cakap dan tidak cakap
secara hukum, dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang
penyandang disabilitas diatur dalam pasal 32 yang menyatakan
bahwa Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap
berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Merujuk pada
penjelasan pasal 32, dapat diketahui bahwa yang dimaksud tidak
cakap antara lain adalah orang yang belum dewasa dan atau di
bawah pengampuan. Adapun mekanisme pengampuannya diatur
dalam pasal 33 dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Mekanisme yang
persis sama dengan norma yang terdapat dalam KUH Perdata.
Dari rumusan pasal inilah dapat disimpulkan bahwa pembentuk
Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas
memang sepenuhnya mengadopsi sistem pengampuan yang
terdapat dalam KUH Perdata.

Didalam KUH Perdata menjelaskan tentang pengampuan
bahwa : “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan
dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah
pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan
pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah
pengampuan karena keborosan.” Pasal 433 KUH Perdata yang
mengatur mengenai pengampuan. Dalam pasal yang lain,
disebutkan bahwa :

“Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah: 1. anak
yang belum dewasa; (KUHPerd. 330, 419 dst., 1006, 1446 dst.) 2.
orang yang ditaruh di bawah pengampuan; (KUHPerd. 433 dst.,
446 dst., 452, 1446 dst.) 3. perempuan yang telah kawin dalam
hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya
semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat
persetujuan tertentu.”

144 Mozaik Rupa Agraria: Dari Ekologi Politik hingga Politik Ruang