Page 208 - Mozaik Rupa Agraria

Hampir setahun kemudian, 11 Agustus 2014, KOMNAS
HAM menerbitkan surat No. 037/R/Mediasi/VIII/2014 tentang
Rekomendasi Terkait Dengan Diskriminasi Hak Atas Tanah
Warga Keturunan Tionghoa di Provinsi DIY, kepada Gubernur
DIY. Intinya menyatakan bahwa:
1) Instruksi Wakil Gubernur DIY 1975 bertentangan dengan
UUD 1945, UUPA, UU HAM, UU Kewarganegaraan, dan UU
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
2) Ada perbedaan antara Diskriminasi dan Affirmative Action
berikut contohnya;
3) Gubernur terancam pelanggaran HAM bila mengabaikan
atau menolak rekomendasi KOMNAS HAM.

Gambar 12. Surat KOMNASHAM No.037/R/Mediasi/VIII/2014: Tentang Rekomendasi
Terkait Dengan Diskriminasi Hak Atas Tanah Warga Keturunan Tionghoa di Provinsi
DIY. Sumber: Primer.
Seorang sesepuh Etnis Tionghoa yang berhubungan baik
dengan Kadipaten Pakualaman maupun Kasultanan Yogyakarta
menerima informasi dari Kepala Kantor Wilayah BPN DIY,
Dr. Arie Yuriwin, SH atau juga dikenal sebagai Kanjeng Raden

Hak Asasi Manusia dan Agraria 195