Page 209 - Mozaik Rupa Agraria

Tumenggung (KRT) Nyi Kisma Manggalawati, bahwa Surat
Rekomendasi KOMNAS HAM (11 Agustus 2014) segera dibahas
Gubernur DIY melibatkan Kepala Kantor Wilayah BPN DIY dan
Sekretaris Daerah DIY.
Willie Sebastian kemudian menyurati Gubernur dan DPRD
DIY untuk melaksanakan rekomendasi KOMNAS HAM agar tidak
terjerumus dalam tindak pidana yang diatur UU No. 40 Tahun
2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis maupun
pelanggaran HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Surat itu tidak berbalas.
Lalu, pada 30 April 2015, Willie Sebastian mengadukan
kembali sikap Gubernur DIY kepada KOMNAS HAM, aduannya
berbalas dengan penerbitan surat No. 069/R/Mediasi/VIII/2015
(7 Agustus 2015) tentang Pelaksanaan Rekomendasi KOMNAS
HAM Terkait Dengan Diskriminasi Hak Atas Tanah Warga
Keturunan Tionghoa di Provinsi DIY. Isi surat itu ialah KOMNAS
HAM menyatakan bahwa “… penyampaian rekomendasi atas
suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk
ditindaklanjuti penyelesaiannya. Pengabaian Saudara Gubernur
DIY atasrekomendasi KOMNAS HAM No. 037/R/Mediasi/
VIII/2014 (11 Agustus 2014) dapat diindikasikan sebagai bentuk
pelanggaran HAM berupa diskriminasi yang dilakukan secara
sistematis (systematic discrimination), sebagaimana diatur Pasal
104 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM”.

196 Mozaik Rupa Agraria: Dari Ekologi Politik hingga Politik Ruang