Page 210 - Mozaik Rupa Agraria

Gambar 13. Surat Rekomendasi Komnas HAM No.069/R/Mediasi/VIII/2015. Sumber:
Primer.
Rekomendasi KOMNAS HAM ke-2 ini juga bernasib
sama dengan rekomendasi KOMNAS HAM pertama). Hingga
tulisan ini diterbitkan, Gubernur DIY tidak merespon kedua
Surat Rekomendasi KOMNAS HAM itu. Alasan Gubernur DIY:
“surat yang disampaikan KOMNAS HAM adalah pendapat
dan penafsiran sepihak dari KOMNAS HAM sehingga tidak
bisa dijadikan dasar untuk penyelesaian suatu perkara dalam
pemeriksaan Pengadilan, oleh karena itu surat KOMNAS HAM
tersebut haruslah dikesampingkan”, uraian ini tercantum dalam
Putusan MA No 132/Pdt.G/2017/PNYyk (hal 46).

Willie Sebastian tidak sendiri. Selama rentang waktu Agustus
2014 – Agustus 2015, Handoko (34), seorang pengacara, adalah orang
pertama yang menggugat Instruksi Kepala Daerah DIY 1975 dalam
wilayah Uji Materiil. Pada Februari 2015 dia melayangkan gugatan
terhadap Gubernur DIY kepada MA. Gugatannya diketahui NO
sejak April 2015, namun salinan putusan MA No. 13 P/HUM/2015
baru diterima Handoko pada April 2016 setelah melayangkan
surat permohonan. Isi putusan itu ialah: Permohonan keberatan

Hak Asasi Manusia dan Agraria 197