Page 211 - Mozaik Rupa Agraria

Hak Uji Materiil pemohon (Handoko) tidak dapat diterima karena
Instruksi Kepala Daerah DIY No. K 898/I/A/1975 bukan termasuk
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7
ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangundangan juncto Pasal 1 ayat (1) Peraturan MA No. 1
Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dan Pasal 31 ayat (1) UU No.
5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama UU No. 14 Tahun 1985
tentang MA dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009
dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan MA No 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji
Materiil.

Putusan MA No. 13 P/HUM/2015 memuat argumentasi dari
tim hukum Pemerintah Daerah Provinsi DIY, yang terdiri atas: 1)
Dewo Isnu Broto, SH (Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY);
2) Dr. Achiel Suyanto, SH atau KRT. Nitinegoro (Advokat swasta);
3) Sukamto, SH. (Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum
Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY); 4) Adi Bayu Kristanto, SH
(Kasubbag Sengketa Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah
DIY); 5) Haris Suhartono, SH (Kasubbag Peraturan Daerah Biro
Hukum Sekretariat Daerah DIY); dan 6) Suhasto Nugroho, SH.
(Kasubbag Supremasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah
DIY). Dalam dokumen Putusan MA

No. 13P/HUM/2015, mereka berpendapat bahwa Instruksi
Kepala Daerah DIY 1975 sesuai hukum adat Kasultanan. Sultan
HB II pernah mengucap sabda, “Kalian kaum Cina saya ijinkan
menempati tanah-tanah yang berpotensi ekonomi tinggi/
strategis untuk berdagang tapi tidak saya ijinkan untuk memiliki”
(hal 16). Menurut mereka, UUPA didasarkan pada hukum adat
dan prinsip hukum adat ialah hanya warga masyarakat yang dapat
mempunyai hak yang sepenuhnya atas tanah, yaitu berupa hak
milik, sedangkan pendatang hanya dapat diberikan hak pakai
(hal 20). Selanjutnya, menurut UU No. 13 Tahun 2012 tentang

198 Mozaik Rupa Agraria: Dari Ekologi Politik hingga Politik Ruang