Page 145 - Kembali ke Agraria
P. 145
Kompas, 24 September 2004
Pemerintah Baru dan Konflik Agraria
ONFLIK agraria di Indonesia merupakan soal super serius.
KNamun penyelenggara negara tak pernah serius menanganinya.
Dampaknya, pemenuhan rasa keadilan bagi korban kian mengawang-
awang. Absennya keadilan agraria menjadi kisah berulang setiap
kita merayakan Hari Tani Nasional, 24 September.
Pembentukan pemerintahan baru melalui Pemilu 2004 mengha-
dirkan peluang untuk mendesakkan penyelesaian konflik agraria ke
tubuh negara. Hasil Pemilu 2004 layak menjadi pembuka jalan
penyelesaian konflik agraria sebagai bagian pembaruan agraria. Un-
tuk itu diperlukan keutuhan gagasan bagaimana konflik agraria dise-
lesaikan, sekaligus strategi jitu pelibatan seluruh komponen bangsa
yang terkait di dalamnya.
Artikel ini mengurai realitas konflik agraria di Indonesia kini,
dikaitkan urgensi pembaruan agraria. Dikupas pula gagasan Komisi
Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA), mengacu
naskah akademik pembentukan KNuPKA (Juli 2004) karya Tim Kerja
yang dibentuk Komnas HAM.
Konflik agraria
Konsorsium Pembaruan Agraria merekam 1.753 kasus konflik
agraria struktural, yaitu kasus-kasus konflik yang melibatkan pendu-
duk berhadapan dengan kekuatan modal dan/atau instrumen nega-
ra. Dengan menggunakan pengelompokan masyarakat dalam tiga
126
