Page 143 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

dari “ideologi” kepemimpinan nasional masa depan, maka perlu
diturunkan ke dalam kerangka kerja programatik. Untuk konteks In-
donesia, sebenarnya kita masih punya Undang-Undang No. 5 tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai
dasar legal pelaksanaan pembaruan agraria.
Namum sayang selama 30 tahun lebih, Orde Baru menyeleweng-
kannya untuk kepentingan modal besar dan kekuasaan belaka. Kita
juga punya Ketetapan MPR No. IX tahun 2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, namun juga sayang,
pemerintahan produk reformasi belum sanggup menjalankannya.
Terdapat tiga langkah strategis yang patut diperhatikan kepe-
mimpinan nasional mendatang. Pertama, melakukan kaji ulang terha-
dap seluruh peraturan perundang-undangan keagrariaan yang ada
untuk sinkronisasi kebijakan antarsektor. Kedua, menyusun strategi
pelaksanaan reforma agraria melalui inventarisasi penguasaan, pemi-
likan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam. In-
ventarisasi ini berguna terutama untuk penyelesaian konflik dan
penataan kembali struktur agraria, mempermudah akses informasi
bagi masyarakat, dan memulihkan ekosistem yang rusak. Ketiga, mem-
persiapkan prakondisi pelaksanaan seluruh kegiatan dengan mengu-
atkan kelembagaan, kewenangan organisasi pelaksanaannya, dan
penyediaan pembiayaannya.

Agenda operasional
Agar lebih operasional, setelah kepemimpinan nasional terbentuk
melalui Pemilu 2004, hendaknya dilakukan langkah konkret berikut.
Pertama, mengupayakan pembentukan suatu Panitia Negara untuk
mengkaji ulang peraturan perundang-undangan agraria yang tum-
pang tindih dan/atau bertentangan satu sama lainnya. Menjadikan
UUPA sebagai dasar sekaligus payung dari kajian tersebut.
Atas dasar hasil kaji ulang itulah kemudian dilakukan: (a)
penyempurnaan UUPA agar masalah-masalah keagrariaan saat ini
dapat diatasi dengan dasar hukum yang lebih kuat dan komprehensif,

124