Page 148 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

bahasan RUU pelaksanaan pembaruan agraria,…. RUU penataan
struktur agraria serta RUU penyelesaian konflik agraria dan sumber-
daya alam”.
Jika terbentuk, KNuPKA diharapkan menyebarluaskan gagasan,
prinsip, dan tatacara penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan
dan dalam rangka menjalankan pembaruan agraria. Perlu juga disu-
sun prosedur pendaftaran tuntutan dan verifikasinya, serta metode
penyelesaian konflik yang tepat. Tak kalah penting pendataan konflik
agraria yang terjadi selama ini, serta menerima pendaftaran dan
memverifikasi aneka tuntutan kelompok masyarakat guna penye-
lesaian konflik agraria yang dialaminya.
Pada akhirnya, KNuPKA harus mengupayakan penyelesaian
konflik dengan cara alternatif (alternative dispute resolution), mediasi,
negosiasi, arbitrase, dan/atau mengeluarkan rekomendasi penyele-
saian atas sengketa/konflik itu. Dalam prosesnya, dilakukan tinjauan
ke lapangan untuk verifikasi maupun penyelesaian sengketa dengan
cara alternatif. Berbarengan dengan itu, KNuPKA harus menyusun
RUU Penyelesaian Konflik Agraria yang di dalamnya terkandung
muatan pembentukan Pengadilan Khusus Agraria, serta menyiapkan
RUU Pembaruan Agraria yang di dalamnya terkandung muatan ten-
tang kelembagaan pelaksana pembaruan agraria.

Setelah pemilu
Konstalasi politik setelah Pemilu 2004 hendaknya membuka
peluang bagi upaya penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan
hak-hak korban konflik agraria. KNuPKA kiranya dapat dijadikan
kendaraan penghubung menuju implementasi pembaruan agraria
menyeluruh. KNuPKA ialah gagasan yang layak tempuh pada kon-
teks Indonesia kini.
Untuk itu, penyelesaian konflik agraria sewajarnya menjadi salah
satu agenda pemerintahan baru hasil Pemilu 2004. Siapa pun yang
terpilih menjadi Presiden RI (dan anggota parlemen di pusat maupun
daerah), hendaknya memperhatikan urgensi dan kemanfaatan penye-

129