Page 152 - Kembali ke Agraria
P. 152

Kembali ke Agraria

               jangan sekali-kali melupakan sejarah”. Generasi sekarang dan yang
               akan datang mestilah menyadari bahwa UUPA adalah bagian dari
               sejarah perjuangan bangsa ini untuk keluar dari cengkeraman kapita-
               lisme dan imperialisme. Menghapuskannya dapat diartikan sebagai
               upaya membuka jalan kembalinya kapitalisme dan imperialisme di
               lapangan agraria kita.
                   Memang di era globalisasi dewasa ini, kekayaan alam kita sudah
               banyak yang digadaikan untuk kepentingan modal besar, seperti
               sumber daya air, perkebunan, pertambangan, kehutanan, bahkan laut
               dan pulau-pulau kecil pun tak ketinggalan. Beragam legislasi telah
               dibingkaikan untuk memuluskan penetrasi modal besar di hampir
               seluruh jengkal tanah dan air kita. Terakhir kita bisa mencatat disah-
               kannya UU Sumberdaya Air, UU Perkebunan dan Perpu No. 1/2004
               yang melegalkan penambangan di kawasan yang mestinya dilin-
               dungi dan dilestarikan.


               Agenda yang belum tuntas
                   Agar maksud mulia dari para pembentuk UUPA tidak sungguh-
               sungguh terkubur, maka diperlukan langkah-langkah pencegahan
               dan jalan keluar yang lebih mantap. Penulis menawarkan sejumlah
               agenda, sebagai berikut: Pertama, pembahasan dalam rangka penyu-
               sunan RUU Sumberdaya Agraria hendaknya dihentikan dan oleh
               karenanya RUU ini tidak perlu disahkan menjadi UU. Pemerintah dan
               DPR hendaknya mempelajari kembali sejarah keagrariaan kita,
               khususnya mengenai konteks kelahiran UUPA 1960 agar tidak tersesat
               “menyalahkan” UUPA dan bernafsu untuk “membunuhnya”.
                   Kedua, presiden yang terpilih pada Pemilu Presiden 2004 (pu-
               taran kedua) hendaknya menghidupkan kembali Kementerian
               Negara Agraria untuk memastikan seluruh kebijakan agraria nasional
               ada dalam satu garis koordinasi yang sinergis dalam kerangka me-
               mastikan jalannya pelaksanaan pembaruan agraria.  Ketiga,
               pemerintahan yang terbentuk melalui Pemilu 2004 hendaknya me-
               wujudkan pelaksanaan pembaruan agraria sebagaimana arah dan


                                                                        133
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157