Page 153 - Kembali ke Agraria
P. 153

Usep Setiawan

            agendanya sudah digariskan dalam Ketetapan MPR No. IX/2001
            tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, yang
            dikuatkan oleh Ketetapan MPR No. IV/2002, Ketetapan MPR No. I/
            2003, dan Ketetapan MPR No.V/2003. Keempat, presiden yang terpi-
            lih, hendaknya segera membentuk mekanisme dan kelembagaan
            alternatif bagi penyelesaian konflik agraria yang kasusnya berjumlah
            ribuan dan melingkupi hampir seluruh wilayah di Tanah Air. Ribuan
            korban konflik agraria sudah terlalu lama menunggu penuntasannya.
                Selain demi memenuhi rasa keadilan bagi korban, mekanisme
            dan kelembagaan alternatif ini dapat menjalankan fungsi sebagai
            wahana persiapan pelaksanaan pembaruan agraria sebagaimana
            dicita-citakan para pendiri negeri. Pemerintahan dan elite politik hasil
            Pemilu 2004 hendaknya menyadari bahwa pendahulu kita yang
            merumuskan UUPA 1960 belum menuntaskan pekerjaannya dalam
            membongkar akar-akar feodalisme dan imperialisme di lapangan
            agraria kita. Tertundanya penuntasan agenda penataan ulang ta-
            tanan kebangsaan menuju keadilan agraria bukan karena UUPA yang
            out of date, melainkan karena interupsi yang memakan waktu 30 tahun
            lebih oleh rezim Orde Baru yang kapitalis, korup, dan birokratik.
                Akhirnya, semuanya berpulang kepada komitmen elite politik
            yang duduk di kursi pemerintahan sekarang—khususnya Presiden,
            anggota DPR dan DPD. Akankah meloloskan RUU Sumberdaya Agra-
            ria yang menggantikan sama sekali UUPA, atau mau bersabar
            menjalani proses penyempurnaan UUPA melalui jalan amandemen?
            Dulu, waktu yang diperlukan untuk melahirkan UUPA lebih dari
            sepuluh tahun (1948-1960). Maka untuk menyempurnakan UUPA
            perlu waktu yang cukup alias jangan tergesa. Dulu ada “panitia
            negara” untuk merumuskan UUPA. Apa susahnya di zaman sede-
            mokratis ini juga dibikin panitia yang multipihak seperti itu.
                Semoga, para pemimpin bangsa agraris ini dapat menangkap
            pesan-pesan tersembunyi di balik UUPA itu, yang secara keseluruhan
            memihak mereka yang lemah, terutama kaum tani penyedia makanan
            kita. Selamat Hari Tani 2004! ***


            134
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158