Page 157 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

fase konsolidasi demokrasi, mutlak butuh penyelesaian konflik agra-
ria sebagai anak kandung pembangunan di masa lalu. Jika bangsa
agraris ini mau bergerak maju, maka tidak bisa lagi konflik atas tanah
dan kekayaan alam diselesaikan dengan setengah hati, ditunda-
tunda, apalagi diabaikan begitu saja.
Pemerintahan baru hasil Pemilu 2004 segera terbentuk. Sebagai
bangsa agraris, kita butuh perbaikan dalam penguasaan tanah dan
kekayaan alam. Diperlukan rembuk bersama untuk mengkaji ulang
kebijakan tanah dan kekayaan alam dan perumusan konsepsi utuh
untuk menjawab persoalan. Disyaratkan pula pemahaman yang be-
nar mengenai kondisi lapangan yang berujung pada komitmen ber-
sama untuk berbenah.
Untuk itu, akan digelar “Konferensi Internasional tentang Pengu-
asaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah:
Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban”, pada tanggal 11-13
Oktober 2004 di Hotel Santika, Jakarta. Pelaksana konferensi adalah
Yayasan Kemala bersama dengan Konsorsium Pembaruan Agraria
(KPA), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Lembaga
Studi dan Advokasi HAM (ELSAM), Perkumpulan untuk Pembaruan
Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA), KARSA, RACA
Institute, JKPP, ICRAF, PKWJ-UI, dan INDIRA Project.***

138