Page 155 - Kembali ke Agraria
P. 155
Usep Setiawan
UU itu misalnya tentang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi,
Pengairan, Pemerintah Desa, Perikanan, Konservasi, dan Lingkungan
Hidup, dan lain-lain.
Yang memeras kekayaan alam
Beberapa UU bahkan sudah diperbaharui dengan tetap meme-
lihara semangat memfasilitasi eksploitasi dengan investasi skala
besar, ketimbang membela rakyat banyak dan lingkungan hidup.
Belum lama ini (2003-2004), penguasa telah mengesahkan UU
Perkebunan, UU Sumberdaya Air, dan UU Pertambangan di Kawasan
Lindung, UU Perikanan, dan sebagainya. Baik substansi maupun
praktik implementasinya di lapangan, sebagian besar produk hukum
di atas telah menjadi alat pembenar bagi upaya “pembangunan”
yang memeras kekayaan alam.
Hingga saat ini, Presiden dan DPR belum mengkaji ulang pera-
turan perundang-undangan yang ada. Padahal mandat untuk itu
sudah tertuang dalam Tap MPR No. IX/2001. Pemerintah juga belum
mencabut, mengubah atau mengganti peraturan perundang-un-
dangan yang tidak sejalan dengan Tap MPR ini. Presiden juga tak
pernah mengeluarkan kebijakan yang mempersiapkan pelaksanaan
pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.
Singkatnya, pemerintahan produk reformasi belum melaksana-
kan mandat “wakil rakyat” untuk memperbaiki kebijakan di bidang
pertanahan dan kekayaan alam lainnya. Ketimpangan penguasaan
tanah dan kekayaan alam masih terjadi. Mayoritas penduduk mengu-
asai sedikit, sementara kaum pemodal besar (yang minoritas) mengu-
asai secara melimpah ruah.
Petani tak bertanah
Di sektor pertanian, berdasarkan perbandingan hasil empat kali
Sensus Pertanian (SP) diketahui bahwa rata-rata penguasaan tanah
oleh petani di Indonesia terus menurun, dari 1,05 hektar (1963) men-
jadi 0,99 hektar (1973), lalu turun menjadi 0,90 hektar (1983) dan
136
