Page 150 - Kembali ke Agraria

Sinar Harapan, 25 September 2004

Agenda Agraria untuk Pemerintah Baru

NDANG-UNDANG tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
UAgraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 berada di persimpangan
jalan. Terancam dikubur dalam-dalam dan digantikan oleh UU Sum-
berdaya Agraria sebagaimana dirancang Badan Pertanahan Nasional
(BPN). Betapa tidak, pasal terakhir dari RUU yang disusun BPN ini
menandaskan bahwa “sejak ditetapkannya UU ini maka UUPA
dinyatakan tidak berlaku”.
Sebelumnya, penulis sudah wanti-wanti agar penyempurnaan
UUPA tidak sampai mengubah semangat kerakyatan dan orientasi
kerakyatan yang dikandungnya (“Menimbang Penyempurnaan
UUPA”, Sinar Harapan, 29 September 2003). Penulis juga pernah
mengajukan format alternatif berupa amandemen untuk membendung
RUU versi BPN (“Belasan Pasal UUPA Masih Relevan dan Perlu”,
Sinar Harapan, 15 Juni 2004).
Kini, di tengah peringatan yang ke-44 kelahiran UUPA (24 Sep-
tember 2004) kekhawatiran sejumlah pihak yang pro-UUPA sedang
memuncak-muncaknya. Pasalnya pemerintah melalui BPN sudah
selesai menggodok draft yang akan menggantikan eksistensi UUPA,
yakni RUU Sumberdaya Agraria. Selepas dari BPN, naskah RUU
tersebut kini berada di lingkaran istana presiden, menjelang dikirim
ke senayan (DPR). Kita punya pertanyaan, apakah UUPA harus sung-
guh dikubur atau sebaliknya dibangkitkan?
Berdasarkan kajian dan usaha alternatif yang dilakukan penulis

131