Page 159 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

alam serta kelembagaannya masih belum beranjak dari dualisme anta-
ra hukum negara dan hukum adat. Bahkan, saat ini perlakuan hukum
negara terhadap hukum adat lebih buruk dibanding masa pascako-
lonial.
Keempat, agenda desentralisasi (otonomi daerah) tidak disertai
dengan pengaturan yang jelas mengenai kewenangan dalam land
and resource tenure. Ketiadaan pengaturan itu membuat pemerin-
tahan dinilai tidak mampu memperbaiki kondisi hidup rakyat ke-
banyakan. Kelima, berbagai jawaban berupa kebijakan yang dijalan-
kan badan-badan pemerintahan terhadap masalah tenurial selama
ini terbukti tidak efektif menjawab persoalan yang berkembang di
lapangan.

Imajinasi ke depan
Yang tengah kita perlukan adalah mengubah orientasi pem-
bangunan dari yang menempatkan tanah dan kekayaan alam sebagai
komoditi dan objek eksploitasi demi pertumbuhan ekonomi, menjadi
pembangunan yang lebih berpihak pada rakyat kecil dan lingkungan
hidup.
Untuk itu diperlukan pengkajian ulang seluruh kebijakan, ter-
masuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanah
dan kekayaan alam lainnya. Perlu dipikirkan betul model koordinasi
baru yang menghindari tumpang tindih kewenangan dan adu kepen-
tingan antarsektor di pemerintahan yang selama ini merugikan rakyat
dan lingkungan. Agenda ini sudah diamanatkan oleh para wakil
rakyat melalui Ketetapan MPR No. IX/2001 tentang pembaruan agra-
ria dan pengelolaan sumber daya alam.
Mengingat fakta ketimpangan penguasaan yang semakin gawat,
maka agenda untuk menata ulang penguasaan tanah dan kekayaan
alam lainnya mesti segera dirumuskan. Mengurangi ketimpangan
dapat memberi kontribusi positif bagi pemenuhan hak-hak dasar rak-
yat sekaligus membuka jalan bagi pengurangan angka kemiskinan
dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pada titik akhir, pengurangan

140